Rencanakan Penurunan Harga BBM dan Bunga Bank di Paket Ekonomi Jilid III

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin paket kebijakan ekonomi yang “nendang”. Namun, tendangan paket jilid I dan II sepertinya belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, pada paket kebijakan jilid 3, Jokowi menyiapkan jurus yang lebih ampuh.

Jokowi mengatakan, paket kebijakan ekonomi jilid 3 harus memiliki efek jangka pendek dan bisa dirasakan langsung  manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya terkait harga bahan bakar minyak (BBM).

“Tolong dihitung lagi, apakah premium itu bisa diturunkan (harganya) meskipun sedikit,” ujarnya saat memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Kamis (1/9).

Jokowi mengakui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyatakan jika harga BBM jenis solar dan premium tidak akan berubah hingga Januari 2016 mendatang. Namun, dia menyebut jika saat ini pemerintah butuh kebijakan yang bisa ditangkap secara nyata dan konkret untuk menggairahkan perekonomian.

Karena itu, dia pun meminta Kementerian ESDM dan Pertamina untuk mengkalkulasi ulang kemungkinan penurunan harga BBM. “Sebab, negara ini sedang membutuhkan,” katanya.

 

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, siap menindaklajuti perintah presiden untuk mengkalkulasi kemungkinan turunnya harga solar dan premium. Namun, dia tidak berani menjanjikan pemerintah pasti bakal segera menurunkan harga BBM. “Nanti kita hitung dulu bersama Pertamina,” ucapnya.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, situasi saat ini sebenarnya sulit untuk menurunkan harga premium. Apalagi dolar begitu kuat dan Pertamina masih melakukan impor dalam jumlah tinggi. Padahal, perseroan sedang berusaha mengurangi pembayaran dengan mata uang Amerika Serikat itu.

Meski demikian, ada opsi supaya BBM turun tanpa harus memberikan subsidi BBM lagi. Pertama, BUMN energi itu benar-benar bisa melakukan efisiensi.

Seperti tahun ini, targetnya mencapai USD 500,42 juta atau sekitar Rp 7,3 triliun. “Efisiensi bisa menekan kerugian,” jelasnya pada Jawa Pos.

Penekanan kerugian memang memang menjadi isu penting dalam penurunan harga premium. Sebab, saat ini saja pemerintah sudah ‘berhutang’ Rp 15 triliun kepada Pertamina. Itu karena Kementerian ESDM menahan kenaikan harga premium seperti saat ini yakni Rp 7.300 dan Rp 7.400 per liter di Jawa, Madura, dan Bali.

Cara kedua, lanjut direksi yang akrab disapa Abe itu, permintaan Presiden Jokowi diikuti dengan menunda Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kalau PPN ditunda, dia menyebut harga premium bisa turun sampai 10 persen.

Sedangkan penundaan PBBKB diyakini bisa membuat BBM turun sekitar 5 persen. Dia berharap Presiden Jokowi bisa memenuhi permintaan Pertamina karena itu bisa menurunkan harga tanpa membuat perusahaan makin menderita. “Baru kami usulkan biar ekonomi jalan dulu,” jelasnya.

 

Menurut hitungan Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, harga premium seharusnya menjadi Rp 7.900 dan solar Rp 6.250. Hitungan itu diambil dengan mekanisme tiga bulanan seperti yang telah diputuskan Menteri ESDM Sudirman Said.

Namun pemerintah menahan harga seperti saat ini dengan alasan menjaga stabilitas ekonomi. Selain penurunan harga BBM, jurus lain yang diharapkan Jokowi memiliki efek nendang adalah penurunan suku bunga bank.

Tentu, yang dia maksud di sini adalah bunga kredit di empat bank pelat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Caranya, dengan lebih mengefisienkan biaya-biaya dalam kegiatan perbankan. ”Ini juga tolong dihitung (kemungkinan penurunannya),” ujar Jokowi.

Untuk menggairahkan ekonomi di masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli, Jokowi juga ingin agar proyek padat karya digenjot hingga ke pedesaan. Selain memanfaatkan Dana Desa, ada pula anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian yang bisa digelontorkan ke desa-desa. “Fokusnya ke infrastruktur,” katanya.

Menurut dia, saat kunjungan kerja ke Karawang beberapa waktu lalu, program pembangunan infrastruktur seperti jalan maupun irigasi sudah dilaksanakan. Namun, jumlah penyerapan tenaga kerjanya dinilai masih terlalu sedikit.

Selain itu, pengerjaan infrastuktur desa mestinya bisa dikelola sendiri oleh masyarakat, tidak melalui kontraktor. “Saya inginnya kegiatan itu bisa menyerap puluhan, ratusan, bahkan ribuan  orang, itu baru namanya padat karya,” ucapnya.

Jokowi mengatakan, berbagai program tersebut harus segera dibahas di masing-masing kementerian teknis secepatnya. Sebab, pemerintah ingin menunjukkan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa pemerintah serius dan bekerja cepat untuk menanggulangi dampak perlambatan ekonomi.

 

“Saya berharap awal minggu depan sudah bisa dikeluarkan lagi (paket kebijakan ekonominya),” ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dirinya akan segera mengkoordinir kementerian maupun Pertamina dan bank BUMN untuk melakukan kalkulasi atas berbagai rencana paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang disampaikan presiden.

“Kita pelajari dulu. Kalau terbuka kemungkinan turun, akan kita lakukan,” katanya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan permintaan presiden untuk menghitung kembali kemungkinan penurunan harga BBM semata-mata untuk memenuhi aspirasi publik. Terutama, menurut dia, masyarakat yang masih menunggu apakah harga BBM yang ada saat ini sudah memenuhi aspek efisiensi atau belum.

“Karena itu, nggak ada salahnya dihitung kembali,” kata Pramono, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Saat disinggung dampak penurunan harga BBM terhadap keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang sulit sekarang ini, dia juga yakin, kalau permintaan presiden tersebut tidak akan mengganggu. Justru, ada sisi positif yang bisa diraih dengan menghitung ulang penetapan harga BBM. Di antaranya, bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

“Jadi justru bagus kan. Makanya disuruh hitung lagi,” imbuhnya.

 

Sumber : JawaPos.Com